- Saham Syariah
Menurut
Dewan Syariah Nasioanal (DSN), saham adalah suatu bukti kepemilikan
atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk
saham yang memiliki hak-hak istimewa. Bagi perusahaan yang modalnya
diperoleh dari saham merupakan modal sendiri. Dalam struktur permodalan
khususnya untuk perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT),
pembagian modal menurut undang-undang terdiri:
- Modal dasar, yaitu modal pertama sekali perusahaan didirikan.
- Modal ditempatkan, maksudnya modal yang sudah dijual dan besarnya 25% dari modal dasar.
- Modal disetor, merupakan modal yang benar-benar telah disetor yaitu sebesar 50% dari modal yang telah ditempatkan.
- Saham dalam portepel yaitu modal yang masih dalam bentuk saham yang belum dijual atau modal dasar dikurangi modal ditempatkan.
- Prinsip Dasar Saham Syariah
- Bersifat musyarakah jika ditawarkan secara terbatas.
- Bersifat mudharabah jika ditawarkan kepada publik.
- Tidak boleh ada pembeda jenis saham, karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak.
- Prinsip bagi hasil laba-rugi.
- Tidak dapat dicairkan kecuali dilikuidasi.
- Jenis-jenis Saham
Saham Preferen
- Mempunyai sifat gabungan antara saham biasa dan obligasi.
- Hak preferen terhadap dividen: hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Dividen biasanya dinyatakan dalam persen (%).
- Hak dividen komulatif: hak untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan.
- Hak preferen likuiditas: mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham biasa bila terjadi likuidasi.
- Dari penjelasan mengenai prinsip dasar saham syariah, maka saham preferen tidak berlaku pada saham syariah.
Saham Biasa
- Hak kontrol: memilih pimpinan perusahaan.
- Hak menerima pembagian keuntungan.
- Hak preemtive: hak untuk mendapatkan prosentasi kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham.
Saham Treasury
- Saham perusahaan yang pernah beredar dan dibeli kembali oleh perusahaan untuk disimpan dan dapat dijual kembali.
- Beberapa alasan kenapa ada saham treasury: a. Dapat diberikan sebagai bonus kepada karyawan, b. Meningkatkan perdagangan, sehingga nilai pasar meningkat, c. Mengurangi jumlah saham beredar untuk menaikkan laba per lembar saham, d. Untuk mencegah perusahaan dikuasai oleh perusahaan lain.
- Pedoman Syariah
- Uang tidak boleh menghasilkan uang. Uang hanya boleh berkembang bila diinvestasikan dalam aktivitas ekonomi.
- Hasil dari kegiatan ekonomi diukur dengan tingkat keuntungan investasi. Keuntungan ini dapat diestimasikan tetapi tidak ditetapkan di depan.
- Uang tidak boleh dijual untuk mempeoleh uang.
- Saham dalam perusahaan, kegiatan mudharabah atau partnership/musyarakah dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi dan untuk tujuan perdagangan kertas berharga.
- Instrumen finansial islami, seperti saham, dalam suatu venture atau perusahaan, dapat diperjualbelikan karena ia mewakili bagian kepemilikan atas aset dari suatu bisnis.
- Beberapa batasan dalam perdagangan sekuritas seperti itu antara lain: a. Nilai per share dalam suatu bisnis harus didasarkan pada hasil appraisal atas bisnis yang bersangkutan, b. Transaksi tunai, harus segera diselesiakan sesuai dengan kontrak.
2. Obligasi Syariah
Perihal
obligasi syariah sendiri, sebenarnya telah ada fatwa yang dikeluarkan
oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Yaitu,
fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dan fatwa No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah. Keduanya, dikeluarkan pada waktu bersamaan, 14 September lalu.
Dalam
fatwa tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan obligasi syariah
adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah
yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan
emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syariah berupa
bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
Sementara
pendapatan investasi yang dibagikan emiten kepada pemegang obligasi
syariah harus bersih dari unsur nonhalal. Mengenai bagi hasil antara
emiten dan pemegang obligasi syariah, diatur bahwa nisbah keuntungan
dalam obligasi syariah mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan dengan
ketentuan pada saat jatuh tempo, akan diperhitungkan secara keseluruhan.
Kewajiban
dalam syariah hanya timbul akibat adanya transaksi atas aset/produk
/jasa yang tidak tunai, sehingga terjadi transaksi pembiayaan. Kewajiban
ini umumnya berkaitan dengan transaksi perniagaan dimana kondisi tidak
tunai tersebut dapat terjadi karena penundaan pembayaran atau penundaan
penyerahan obyek transaksi (mal atau amal). Dalam Islam pembiayaan dapat
terjadi karena ada suatu pihak yang memberikan dana untuk memungkinkan
suatu transaksi. Pihak penjual dapat memberikan pembiayaan dengan
memberikan fasilitas penundaan pembayaran, sedangkan pihak pembeli dapat
memberikan pembiayaan dengan memberikan fasilitas penundaan penyerahan
obyek transaksi.
- Jenis-jenis Obligasi
- Obligasi Mudharabah adalah kerja sama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan term indicative/expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan.
- Obligasi Ijarah. Dengan akad Ijarah sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis, obligasi jenis ini akan memberikan fixed return.
- Pedoman Syariah
Tetapi,
sebagai catatan, tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah.
Untuk menerbitkan obligasi syariah, beberapa persyaratan berikut yang
harus dipenuhi:
- Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam di antaranya adalah:
- Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
- Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
- Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- Peringkat Investment Grade:
- Memiliki fundamental usaha yang kuat.
- Memiliki fundamental keuangan yang kuat.
- Memiliki citra yang baik bagi publik
3. Reksadana Syariah
Reksadana
adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat
pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh
manajer investasi. Sedangkan reksadana syariah adalah reksadana yang
beroperesi menurut ketentuan dalam prinsip syariah, baik dalam bentuk
akad, pengelolaan dana dan penggunaan dana. Akad antara investor dengan
lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah.
Secara
teknis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana
pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya
menjadi pengelola.Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut
kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi,
ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat
kelalaian di pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena
kecurangan atau kelalain pengusaha, maka pengelola harus bertanggung
jawab atas kerugian tersebut.
Dalam
hal transaksi jual beli, saham-saham dalam reksadana syariah dapat
diperjual belikan. Saham-saham dalam reksadana syariah merupakan yang
harta yang dibolehkan untuk diperjual belikan dalam syariah.
- Pedoman Syariah
Tidak
adanya unsur penipuan dalam transaksi saham karena nilai saham jelas.
Harga saham terbentuk dengan adanya hukum supply and demand. Semua saham
yang dikeluarkan reksa dana tercatat dalam administrasi yang rapih dan
penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar